Jam layanan: 07:30-13.30 (Senin-Kamis) dan 7:30-14:00 (Jumat)
  • Home
  • Aksi Mogok Nelayan Thailand Atas Diberlakukannya Aturan Baru Pasca Peringatan Uni Eropa

Aksi Mogok Nelayan Thailand Atas Diberlakukannya Aturan Baru Pasca Peringatan Uni Eropa

Thailand, eksportir makanan laut terbesar ketiga dunia, diberikan jangka waktu enam bulan oleh Uni Eropa sejak April untuk menindak illegal fishing atau terkena sanksi larangan atas impor ikannya. Ekspor tahunan Thailand ke Uni Eropa diperkirakan bernilai antara 575 juta -730 juta euro (408.41 juta poundsterling – 518 juta poundsterling). Ekspor ikan secara keseluruhan bernilai sekitar $ 3 miliar pada tahun 2014, menurut Thai Frozen Foods Association.

Nelayan telah melakukan pemogokan di 22 dari 76 provinsi untuk memprotes persyaratan baru yang diberlakukan, menurut asosiasi perikanan nasional. Sebagian sudah tidak bisa membawa perahu mereka ke laut karena mereka tidak memenuhi syarat peraturan baru yang mewajibkan semua kapal memiliki izin, alat tangkap yang terdaftar, dan sistem navigasi. Sementara yang lain mengatakan mereka takut tertangkap. Mereka yang tidak mematuhi peraturan yang baru diancam hukuman tiga tahun penjara. Dewan Nasional Pengiriman Thailand mengatakan sekitar 40.000 kapal telah terdaftar sampai saat ini, sementara 3.000 tidak terdaftar. Kamolsak Lertpaiboon, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Thailand, mengatakan nelayan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mematuhi undang-undang yang baru “Banyak kapal nelayan ilegal yang dimiliki oleh penduduk desa yang perlu dilatih lagi dan membutuhkan dana untuk membeli peralatan yang dipersyaratkan,” kata Kamolsak.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menyerukan untuk tetap tenang Rabu lalu, dan mendesak nelayan yang perahunya memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk tidak melakukan aksi mogok. “Kita tidak bisa menghindar dari masalah ini karena jika kita tidak lulus dari penilaian internasional, apa yang akan terjadi?” kata Prayuth kepada wartawan. “Kapal-kapal tersebut yang bisa keluar untuk melaut harus terus melaut.” Persentase yang tinggi dari armada penangkapan ikan Thailand yang tidak terdaftar dan di luar kontrol pemerintah, membuatnya sulit untuk dilacak. Bahkan kapal yang terdaftar pun sering berlayar tanpa dokumen menangkap ikan dan sertifikat operasi. Wiriya Sirichaiekawat, wakil ketua Asosiasi Perikanan Nasional Thailand, takut aksi mogok yang berkepanjangan dapat menyebabkan PHK. Industri perikanan Thailand mempekerjakan lebih dari 300.000 orang, banyak dari mereka adalah buruh imigran ilegal dari negara tetangga. (Laporan tambahan oleh Jutarat Skulpichetrat di SAMUT SAKHON dan Pracha Hariraksapitak dan Khettiya Jittapong di BANGKOK; Editing oleh Simon Cameron-Moore)

Berita asli ada di link berikut: Di sini